Kementerian Keuangan sedang mematangkan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi ...
Koleksi artikel dan jurnal hukum yang kredibel untuk referensi penelitian Anda ...
Mahkamah Konstitusi (“MK”) dalam pertimbangan Putusan No. 168/PUU-XX1/2023 (“Putusan 168/2023”) merekomendasikan regulator membentuk Undang-Undang Ketenagakerjaan baru. Mahkamah menghitung substansi ...
Pemerintah Resmi Revisi Kategori Pemeriksaan Pajak: Pemeriksaan Lengkap Kini Hanya Selama Enam Bulan
Koleksi artikel dan jurnal hukum yang kredibel untuk referensi penelitian Anda ...
Pemerintah membahas perihal substansi kepailitan lintas batas. Hal ini menjadi bagian dari Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan ...
Pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP) mengusulkan adanya omnibus law khusus Perumahan. Hal ini dilakukan untuk menyatukan seluruh regulasi terkait perumahan agar ...
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) sedang mempersiapkan aturan pelengkap bagi pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (“BPI Danantara”), sebagaimana tertuang dalam ...
Pemerintah kembali melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (“RUU”) atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (“UU Desain Industri”). Direktur Hak Cipta dan Desain ...
Koleksi artikel dan jurnal hukum yang kredibel untuk referensi penelitian Anda ...
Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) bersama Mahkamah Agung (“MA”) menyusun Peraturan Mahkamah Agung (“Perma”) tentang gugatan perdata guna melindungi konsumen. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku ...
Bisnis perdagangan karbon dapat berdampak kepada perekonomian nasional. Namun masih ada regulasi tambahan guna memaksimalkan implementasi bisnis yang sekaligus bertujuan mengurangi emisi karbon itu.
Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (“DPR RI”) berencana kembali melanjutkan pembahasan rancangan perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 (“UU 22/2001”) tentang Minyak dan Gas ...
Some results have been hidden because they may be inaccessible to you
Show inaccessible results
Feedback